Jakarta, Kreatornews.com — Dalam upaya mewujudkan institusi kepolisian yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Assoc. Prof. Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., selaku Penasihat Ahli Kapolri, memaparkan gagasan strategis bertajuk “Reformasi dan Transformasi Polri: Menjawab Tantangan Zaman dan Harapan Publik.”
Dr. Dhoni menegaskan bahwa reformasi Polri bukan sekadar perubahan struktural, melainkan transformasi menyeluruh yang mencakup sistem, budaya, dan nilai-nilai kerja organisasi kepolisian. Menurutnya, perubahan ini merupakan tuntutan sejarah sekaligus kebutuhan masyarakat di era keterbukaan informasi dan digitalisasi pelayanan publik.
“Polri harus terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern. Reformasi bukan hanya untuk memperbaiki citra, tetapi membangun kepercayaan melalui profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sejak era kolonial hingga masa reformasi 1998, Polri telah melalui berbagai fase perkembangan institusional. Sebelum reformasi, institusi kepolisian kerap dihadapkan pada tantangan profesionalisme dan akuntabilitas yang rendah. Namun, tuntutan masyarakat pasca-1998 mendorong perubahan mendasar untuk menjadikan kepolisian yang lebih terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Transformasi ini ditandai dengan pemisahan Polri dari institusi militer, pembentukan mekanisme pengawasan independen, serta pengembangan kapasitas internal di tubuh kepolisian.
Dalam paparannya, Dr. Dhoni menguraikan empat pilar utama yang menjadi dasar reformasi dan transformasi Polri, yaitu profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik. Menurutnya, reformasi sejati adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan publik.
Capaian dan Perubahan Nyata
Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan reformasi dan peningkatan kinerja di berbagai bidang pelayanan serta penegakan hukum. Beberapa capaian utama antara lain peningkatan kepercayaan publik hingga 85 persen, penurunan angka kejahatan sebesar 25 persen, dan peningkatan penyelesaian kasus hingga 78 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Polri juga meningkat hingga 40 persen, sementara waktu respons laporan masyarakat menurun sebesar 30 persen.
Melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional, kompetensi serta integritas personel Polri juga meningkat hingga 90 persen. Selain itu, Polri telah mengintegrasikan lebih dari 150 aplikasi digital untuk mendukung pelayanan publik, penegakan hukum, dan efisiensi manajemen internal.
Capaian lainnya yang patut diapresiasi adalah meningkatnya reputasi internasional Polri. Komitmen terhadap profesionalisme dan reformasi menjadikan Polri lebih diakui di tingkat global, baik melalui peningkatan peringkat indeks kepolisian, kerja sama lintas negara, maupun penerapan standar pelayanan yang sejalan dengan praktik terbaik dunia. Keterlibatan masyarakat juga meningkat pesat melalui pembentukan lebih dari 500 forum keamanan komunitas, program relawan keamanan aktif, serta peningkatan transparansi dalam anggaran dan kinerja lembaga.
Tantangan dan Kritik yang Masih Ada
Meskipun berbagai capaian telah diraih, masih terdapat sejumlah tantangan dan kritik yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mewujudkan Polri yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah masih adanya kasus pelanggaran etika dan integritas di kalangan oknum anggota. Perilaku semacam ini mencederai citra institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Penegakan disiplin yang tegas dan transparan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap anggota Polri menjunjung tinggi nilai moral dan tanggung jawab hukum.
Hambatan internal juga menjadi tantangan tersendiri. Polri masih menghadapi budaya lama yang sulit diubah, resistensi terhadap reformasi, serta keterbatasan sumber daya manusia di beberapa bidang strategis. Meski demikian, momentum reformasi yang terus berlanjut menjadi peluang besar untuk melakukan perubahan positif secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi pendorong penting dalam mempercepat proses reformasi kelembagaan.
Selain itu, tantangan eksternal seperti tekanan politik, dinamika media sosial, serta persepsi publik yang belum sepenuhnya positif turut memengaruhi citra dan efektivitas Polri. Hal ini menuntut kemampuan adaptasi yang lebih kuat serta komunikasi publik yang terbuka, edukatif, dan humanis agar masyarakat memahami proses dan capaian reformasi secara proporsional.
Harapan ke Depan
Melihat capaian yang telah diraih dan tantangan yang masih dihadapi, terdapat tiga arah utama dalam upaya reformasi Polri ke depan.
Pertama, reformasi berkelanjutan. Diperlukan komitmen jangka panjang untuk melakukan perubahan yang konsisten dan berkesinambungan dalam setiap aspek organisasi. Reformasi tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi harus menyentuh budaya kerja, sistem, dan perilaku anggota.
Kedua, keterlibatan masyarakat. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi kunci dalam proses pengawasan dan pembentukan kebijakan kepolisian. Polri diharapkan semakin terbuka terhadap kritik dan kolaborasi publik dalam menjaga keamanan bersama.
Ketiga, kepolisian modern. Harapan ke depan adalah terwujudnya kepolisian yang humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Polri modern adalah Polri yang mengutamakan pelayanan, berorientasi pada teknologi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan.
Penutup
Dengan semangat reformasi yang terus bergulir, Polri diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan, profesional, dan berintegritas tinggi. Partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, serta komitmen internal lembaga akan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Kepolisian yang Presisi — Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Assoc. Prof. Dr. Dhoni Martien menegaskan bahwa Polri yang modern bukan hanya lembaga penegak hukum, melainkan juga penjaga nurani bangsa. “Ke depan, Polri harus menjadi institusi yang tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga memastikan keadilan sosial hadir dalam setiap tindakan dan kebijakannya,” pungkasnya.
Comment