Bekasi, Kreatornews.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan multi-aktor dalam penataan wilayah metropolitan dan pengembangan inovasi layanan publik sebagai langkah strategis menuju pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city).
Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kartika Adi Putranta, dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Kolaborasi Multi-Aktor dalam Penataan Wilayah Metropolitan dan Pengembangan Inovasi Layanan Publik” yang diselenggarakan di Kota Bekasi, Jumat (4/7/2025).
“Diperlukan kolaborasi strategis lintas sektor untuk mendukung pengembangan kewilayahan dan layanan publik yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara nyata,” ujar Kartika.
Kartika menambahkan, forum ini menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi praktik kerja sama antardaerah, termasuk tantangan dan potensi pengembangan ke depan. Penyelenggaraan forum ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya pembangunan wilayah berbasis kolaborasi dan inovasi.
Kota Bekasi dipilih sebagai lokus studi kasus karena menunjukkan indikator kuat dalam praktik kolaborasi lintas aktor, khususnya dalam konteks wilayah metropolitan Jabodetabek yang memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta.
“Sinergi konkret antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar arah pembangunan lokal selaras dengan tujuan nasional, terutama di wilayah aglomerasi metropolitan,” tambah Kartika.
Lebih lanjut, forum ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola wilayah serta pelayanan publik yang inovatif, sebagai bagian dari akselerasi menuju Smart City yang berorientasi pada efisiensi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan.
“Kolaborasi dan inovasi adalah kata kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penataan wilayah yang adaptif serta berdaya saing,” tegas Kartika.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari:
-
Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas,
-
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri,
-
Pemerintah Kota Bekasi,
-
serta beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya.
Comment