Dede Farhan Aulawi Bicara Strategi Penurunan Pengangguran Melalui Sinergi Lintas Kepentingan
“ Pengangguran merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, kualitas hidup masyarakat, serta daya saing nasional. Tantangan ini tidak dapat diatasi oleh satu lembaga saja, tetapi menuntut sinergi lintas kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi multisektor menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan “, ujar Pemerhati Ketenagakerjaan Dede Farhan Aulawi di Bandung, Selasa (18/11).
Hal tersebut ia sampaikan setelah dirinya menjadi narasumber dalam FGD Rembuk Kota untuk menurunkan tingkat pengangguran melalui sinergi lintas kepentingan tingkat kota Bandung. Menurutnya, Pemerintah sebagai Enabler dan Regulator berperan untuk menyediakan kerangka regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Strateginya meliputi penyederhanaan regulasi investasi, termasuk percepatan perizinan dan insentif fiskal untuk sektor padat karya, penguatan program vokasi nasional, seperti link and match antara kebutuhan industri dan kurikulum pendidikan, perluasan proyek infrastruktur, yang terbukti menyerap tenaga kerja secara masif baik secara langsung maupun tidak langsung, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, misalnya platform integratif pencari kerja, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Dengan kebijakan yang tepat dan birokrasi yang efisien, pemerintah dapat membuka ruang lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, ia pun menjelaskan bahwa sektor swasta berperan strategis sebagai penyedia lapangan kerja utama di sebuah negara. Kolaborasi dunia usaha dalam penurunan pengangguran dapat diwujudkan melalui kemitraan dengan institusi pendidikan dalam merancang kurikulum berbasis kebutuhan industri, program magang skala nasional, sehingga lulusan baru memiliki pengalaman kerja yang relevan, pengembangan UMKM melalui rantai pasok, misalnya dengan model business matching, pendampingan, dan akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas pekerjaan, termasuk sistem kerja fleksibel dan upskilling karyawan untuk menghadapi transformasi digital. Dengan komitmen industri, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar dapat diminimalkan.
“ Lembaga pendidikan merupakan pusat penghasil SDM, namun seringkali menghadapi tantangan mismatch dengan kebutuhan dunia usaha. Solusi sinergis meliputi revitalisasi pendidikan vokasi, khususnya di SMK, politeknik, dan balai latihan kerja, kolaborasi penyusunan kurikulum dinamis, menyesuaikan perkembangan teknologi seperti AI, IoT, dan green economy, program sertifikasi kompetensi, agar lulusan memiliki standar keterampilan yang diakui industri, dan pembinaan kewirausahaan, menumbuhkan mindset kreatif untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Jika pendidikan mampu menjadi jembatan antara skill dan peluang kerja, tingkat pengangguran struktural dapat ditekan signifikan “, tambahnya.
Selanjutnya ia juga menambahkan bahwa Pemda adalah garda terdepan yang memahami kebutuhan lokal. Strateginya meliputi pemetaan potensi ekonomi daerah untuk menentukan sektor prioritas penyerapan tenaga kerja, seperti pariwisata, pertanian modern, atau industri kreatif, kolaborasi lintas daerah untuk mengembangkan kawasan ekonomi dan menarik investor, fasilitasi job fair rutin, serta pusat informasi pasar kerja berbasis data lokal, dan skema padat karya produktif, untuk memberdayakan pengangguran di pedesaan. Pendekatan bottom-up ini membuat kebijakan lebih tepat sasaran sesuai karakteristik daerah.
Kemudian ia juga menguraikan peran komunitas dan organisasi sosial sebagai Akselerator. Komunitas, LSM, dan organisasi kepemudaan dapat menjadi katalis dalam menurunkan pengangguran melalui Pelatihan berbasis komunitas yang fleksibel dan praktis, Pendampingan UMKM dan startup lokal, termasuk pemasaran digital, Gerakan ekonomi kreatif, yang memanfaatkan potensi lokal seperti kerajinan, kuliner, atau pariwisata desa, serta pemberdayaan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda putus sekolah. Keterlibatan komunitas mendukung inklusivitas dalam akses kerja dan pemberdayaan ekonomi.
Lebih lanjut ia menegaskan pentingnya sinergi digital sebagai Pengungkit Utama. Era digital membuka peluang besar untuk kolaborasi lintas kepentingan. Strategi digital bisa berupa Platform ekosistem ketenagakerjaan terpadu, menghubungkan calon pekerja, pemberi kerja, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan pemerintah, Sistem big data pasar kerja, untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Aplikasi pembinaan UMKM, termasuk literasi finansial, e-commerce, dan manajemen usaha. Digital talent development, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi. Transformasi digital ini mampu mempercepat pencocokan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
“ Pengangguran adalah tantangan bersama yang membutuhkan pendekatan kolaboratif. Sinergi lintas kepentingan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan strategi komprehensif untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. Dengan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif, Indonesia dapat menciptakan generasi produktif yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional “, pungkasnya.
Comment