Oleh: Dede Farhan Aulawi
Wacana mengenai ancaman eksistensial di kawasan Timur Tengah kembali mencuat, terutama dalam relasi antara Iran dan Israel. Sejumlah pandangan kritis muncul dari kalangan akademisi, salah satunya disampaikan oleh sejarawan Israel, Avi Shlaim, yang menilai bahwa narasi ancaman terhadap Israel seringkali tidak seimbang jika dibandingkan dengan fakta-fakta di lapangan.
Dalam berbagai kesempatan, Avi Shlaim menyampaikan bahwa Iran tidak memiliki rekam jejak menyerang negara-negara tetangganya secara langsung dalam beberapa dekade terakhir. Sebaliknya, Israel disebut telah melakukan berbagai operasi militer di kawasan sekitarnya, baik secara terbuka maupun terselubung. Pernyataan ini memicu perdebatan luas mengenai siapa sebenarnya yang menjadi ancaman utama di kawasan tersebut.
Dari sisi kebijakan nuklir, Iran diketahui merupakan penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sebuah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir. Iran juga membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Sementara itu, Israel hingga kini belum menandatangani perjanjian tersebut dan tidak membuka program nuklirnya untuk pengawasan internasional.
Lebih jauh, berbagai laporan internasional memperkirakan bahwa Israel memiliki persenjataan nuklir dalam jumlah signifikan, meskipun tidak pernah secara resmi mengonfirmasinya. Di sisi lain, Iran secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya bertujuan untuk kepentingan sipil, meskipun tuduhan dari negara-negara Barat terus bergulir.
Dalam perspektif ini, muncul argumen bahwa Israel justru dapat dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi Iran, bukan sebaliknya. Narasi ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang berkembang di media global selama puluhan tahun, yang cenderung menempatkan Iran sebagai pihak agresor.
Sejumlah pengamat juga menyoroti adanya dugaan kampanye disinformasi yang berlangsung lama terhadap Iran. Selama lebih dari empat dekade, opini publik internasional dinilai telah dibentuk melalui standar ganda, di mana tindakan satu pihak dibenarkan, sementara pihak lain terus disudutkan.
Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa narasi yang tidak seimbang ini dapat bertahan begitu lama? Mengapa terdapat standar ganda dalam menilai kebijakan nuklir dan keamanan regional? Dan mengapa kemunafikan politik seolah menjadi bagian dari dinamika global yang sulit dihindari?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tidak sederhana. Ia melibatkan kepentingan geopolitik, pengaruh media, serta relasi kekuatan global yang kompleks. Namun yang pasti, penting bagi publik untuk melihat isu ini secara lebih kritis dan berimbang, dengan mempertimbangkan fakta serta perspektif dari berbagai pihak.
Di tengah arus informasi yang kian deras, literasi geopolitik menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam narasi tunggal. Sebab, dalam isu sebesar konflik Timur Tengah, kebenaran sering kali berada di antara berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.
Comment