Indramayu – Dugaan praktik kecurangan kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu. Dua lembaga pendidikan, yakni SMP Al-Mustofa dan SMK Al-Mustofa Pekandangan, diduga kuat melakukan manipulasi data siswa serta mark up data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Laporan awal mengungkap adanya perbedaan signifikan antara jumlah siswa yang tercatat dalam sistem Dapodik dengan kondisi riil di lapangan. Sejumlah siswa yang telah pindah, tidak aktif, bahkan sudah lulus, tetap dimasukkan sebagai siswa aktif demi memenuhi kuota tertentu.
Praktik tersebut disinyalir dilakukan untuk memperbesar pencairan dana BOS maupun bantuan pendidikan lain yang nominalnya bergantung pada jumlah siswa aktif di Dapodik.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Petani Nelayan Pantura (FKPNP), Salimin, mengecam keras dugaan manipulasi tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak hanya mencederai integritas pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk penipuan terhadap negara.
“Ini jelas tindakan melawan hukum. Tidak boleh dibiarkan karena ini sudah menipu negara dengan kedok pendidikan,” tegas Salimin kepada awak media Kreator News, Rabu (16/10/2025).
Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat penanaman nilai kejujuran dan moral, bukan justru sarana untuk mengakali sistem demi kepentingan pihak tertentu.
“Kalau lembaga pendidikan berani memanipulasi data, bagaimana mereka bisa mengajarkan kejujuran kepada siswanya? Ini harus diproses hukum, tidak boleh berhenti menjadi isu saja,” tambahnya.
FKPNP menyatakan komitmennya untuk mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kecurangan ini. Menurut Salimin, langkah hukum adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
“Kami sudah mengumpulkan bukti, dan jalur hukum akan ditempuh. Negara tidak boleh dibiarkan terus dirugikan oleh oknum yang mengatasnamakan pendidikan,” katanya.
Informasi tambahan yang diterima Redaksi dari masyarakat sekitar juga menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya diberikan kepada siswa. Warga menuturkan bahwa klaim sekolah mengenai pembagian MBG tidak sesuai kenyataan. Setiap hari, siswa SMP dan SMK Al-Mustofa yang hadir hanya sekitar 10 hingga 15 orang, jauh lebih sedikit dari jumlah yang tercatat dalam data Dapodik. Namun, jatah MBG tetap datang dalam jumlah penuh sebagaimana kuota siswa aktif.
Masyarakat sekitar menduga jatah MBG tersebut justru dibungkus dan dibawa pulang oleh oknum guru, bukan dibagikan kepada siswa sebagaimana mestinya. Warga meminta pihak berwenang memeriksa distribusi MBG dan mencocokkannya dengan jumlah siswa riil yang hadir.
Di sisi lain, nama Tarwin, Kepala Sekolah SMP Al-Musthofa, turut menjadi perhatian. Ia diduga merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa Mulyasari. Saat ditemui di Kantor Desa Mulyasari, Tarwin mengakui bahwa dirinya masih tercatat sebagai kepala sekolah dan telah menerima honor sertifikasi selama satu tahun.
Praktik rangkap jabatan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme pengelolaan sekolah serta transparansi penggunaan anggaran pendidikan.
Comment